CILEGON – Ratusan perwakilan tenaga honorer daerah (Honda), yang ada di lingkungan Pemkot Cilegon pada Senin (03/01/2025) mengikuti acara dengar pendapat (Hearing) dengan unsur pimpinan dewan dan anggota serta di ikuti juga dengan Kepala OPD terkait. Dalam kesempatan itu, Safrudin Asda III, memaparkan pihaknya siap memperjuangkan serta mendorong bagi para tenaga honorer yang tidak masuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama pada tahun 2024 lalu.
Dijelaskannya, tenaga honorer yang tidak lulus pada seleksi pegawai PPPK, insya Allah pemkot akan memperjuangkan secara maksimal. Namun, tetap mereka yang sudah terdaftar di data base.
Senada dikatakan Joko Purwanto, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPKSDM) menjelaskan pihaknya akan terus memperjuangkan bagi para tenaga honorer yang belum terangkat menjadi pegawai PPPK di lingkumgan Pemkot Cilegon.” Kami akan tetap memperjuangkan nasib mereka ( para tenaga Honda-red) terangkat menjadi pegawai PPPK,”ngkapnya di hadapan para unsur Ketus Komisi, Kepala OPD terkait.
Dalam hearing tersebut, Dimas Saputera anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra, pihaknya meminta pada Pemkot Cilegon agar tidak menerima tenaga Honda. Akan tetapi, Pemkot setidaknya para tenaga Honda yang kategorinya R4 tetap di pertahankan menjadi pegawai non ASN dan atau di luar pegawai PPPK. Dan bila perlu gajinya pun harus di sesuaikan standar Upah Minimum Kota (UMK).
Sementara itu, H Dana Sutjaksani, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menuturkan, pihaknya akan selalu berusaha keras untuk mencari solusi terkait keinginan nasib para peagawai non ASN dan non pegawai PPPK yang ada di lingkungan Pemkot Cilegon.”Kami akan terus berupaya mencari solusi yang terbaik terkait nasib para tenaga Honda R4, “ucapnya.
Terpisah Muhammad, Wakil Ketua Komisi I mengutarakan pihaknya di mohon di buat drafnya guna menjadi pegangan DPRD Kota Cilegon. Kemudian, selanjutnya dia meminta pada Dinas terkait jangan ada lagi menerima tenaga honor yang baru.
Hal senada di katakan Yamanan anggota komisi IV menuturkan, semua yang hadir ini memiliki komitmen yang sama yakni dalam rangka memperjuangkan nasib para tenaga honorer paruh waktu. Untuk itu, di harapkan adanya kesesuaian antara keinginan atau tuntutan para tenaga Honda dengan kemampuan keuangan daerah,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara Hearing tersebut Asda III Syafrudin, Para Kepala OPD terkait, unsur pimpinan Komisi dan Wakil Ketua, serta ratusan perwakilan pegawai Honda yang ada di lingkungan Pemkot Cilegon. (Ags/RED).
