SERANG, – Komunitas Peluru, sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, berencana melayangkan surat resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten. Langkah ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap hasil sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dianggap tidak memadai.
Menurut ketua Komunitas Peluru, hasil sidang AMDAL yang pertama dinilai tidak transparan dan tidak secara komprehensif mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek yang sedang dikaji. Mereka mengkhawatirkan adanya potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar dari yang diantisipasi dalam dokumen AMDAL tersebut.
“Kami merasa bahwa suara dan kekhawatiran masyarakat tidak cukup didengar dalam proses sidang AMDAL pertama, karena sidang AMDAL pertama terkesan ekslusif yang hanya melibatkan segelintir orang yang itu-itu saja” ujar Zaenal Mustofa, ketua Komunitas Peluru. Kepada awak media pada Jumat 7 Maret 2025.
“Oleh karena itu, kami akan mengirimkan surat resmi yang berisi penolakan dan tuntutan kami kepada DLH Provinsi Banten.” Imbuhnya.
Langkah yang diambil oleh Komunitas Peluru ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Mereka berharap, melalui surat ini, DLH Provinsi Banten dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan di Banten dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
“Kami berharap DLH Provinsi Banten dan PT KSI mau mendengar aspirasi dari kelompok masyarakat kecil seperti kami yang peduli terhadap lingkungan”. Tutupnya.
DLH Provinsi Banten sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pelayangan surat ini. Namun, diharapkan bahwa pihak berwenang akan merespons dengan serius dan membuka dialog dengan Komunitas Peluru serta masyarakat terkait.(*/red).
